News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

SBY Lebih Sering Pakai Jaket Partai Setelah Jadi Presiden

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memerhatikan 33 Ketua DPD Partai Demokrat menandatangani Pakta Integritas di Cikeas, Minggu (10/2/2013) Pakta Integritas yang harus ditandatangani seluruh kader adalah bentuk campur tangannya untuk mengarahkan dan menaikkan pamor partai berlambang bintang mercy kembali ke arah yang benar. (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya setelah menjadi partai menanggalkan atribut kepartaiannya meskipun masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Mantan juru bicara kepresidenan era Abdurahman Wahid, Adhie Massardi mengungkapkan dibandingkan dengan presiden Soeharto dan Abdurahman Wahid, SBY paling sering menggunakan baju partai.

"Presiden yang paling banyak memakai baju partai adalah SBY, Gus Dur (panggilan akrab Abdurahman Wahid) meskipun sebagai Dewan Syuro PKB saat menjadi presiden, tidak pernah memakai jaket partai, begitu juga dengan Soeharto, sebagai dewan pembina Golkar tidak pernah pakai jaket kuning. Kalau SBY mungkin setiap bulan, bahkan minggu selalu berbaju partai, itu tidak benar," ungkap Adhie saat ditemui tribunnews.com di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Dijelaskan Ketua Gerakan Indonesia Bersih ini, seharusnya saat seseorang menjadi presiden maka hubungannya dengan partai berakhir. Sehingga tidak lagi SBY mengurusi partai dan fokus terhadap pemerintahannya dalam mensejahterakan rakyat.

"Harusnya dia bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Saat seseorang menjadi presiden, maka hubungan dengan partai finish," ucapnya.

Keegoisan SBY terlihat saat dia berkunjung ke Timur Tengah termasuk di dalamnya menjalankan umroh. Menurut Adhie hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena dia dibiayai negara saat itu.

"Tapi yang didoakan partainya bukan rakyatnya ini kan menyalahgunakan wewenang. Jadi ini, waktu dia bilang konsentrasi untuk rakyat saja partainya tidak (rakyat tidak diurus). Apalagi sekarang fokus ke partai, tentu saja makin dilupakan. Ini kan pemerintahan yang berantakan," ungkapnya.

Untuk itu, harusnya MPR selaku majelis tinggi bersidang memanggil SBY memintanya untuk mundur dan membiarkan mengurus partai. "Sehingga nanti bisa diambil alih kewenangannya," ucap Adhie.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini