Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengucapkan salut atas sikap dan kebijakan Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, Ahad (17/2/2013) kemarin.
"Rapimnas kemarin bagus. Pak SBY mantap," ungkap politisi Demokrat ini kepada Tribunnews.com, di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (18/2/2013)
Menurutnya SBY memiliki sikap yang luar biasa dimana menyatakan kepada semua kader bahwa masalah hukum diselesaikan di luar. Sedangkan terkait masalah pemulihan dan penyelamatan ditegaskan SBY agar dimulai dan dilaksanakan dalam semangat kebersamaan.
Karenanya, semua ketua DPD dan DPC partai dalam Rapimnas kemarin sudah menandatangani Pakta integritas. Tanpa ada terkecuali.
Lebih lanjut Ruhut menjelaskan bahwa mulai kemarin, Partai Demokrat dipimpin oleh Majelis Tinggi, yang beranggotakan sembilan orang. Hal ini tidak lain bertujuan agar elektabilitas Partai Demokrat bisa mencapai 15 persen hingga pada akhir tahun ini.
"Jadi ini untuk bersama kita semua memacu agar naik polling Partai ini. Target kita 15 persen dululah. Nanti kalau sudah bagus, kita tambah lagi," ungkap Ruhut.
Menurutnya, dengan semangat kebersamaan yang dibina SBY kepada seluruh kader dalam Rapimnas kemarin, dirinya optimis target 15 persen hingga akhir tahun bisa tercapai.
"Bisa tercapai. Kalau kerja keras bisa," tegas dia yakin.
Namun, Ruhut tidak memungkiri, kasus hukum yang belum jelas kepada Ketua umum Partai Demokrat, Anas Ubaningrum akan tetap menjadi satu halangan besar bagi Partai untuk mencapai target elektabilitas 15 persen.
"kalau Anas aku tetap minta Anas legowo untuk mundur sementara. kalau aku tidak berubah itu. Dan ini tolong dibedakan dengan Ulil dan Didi cs. Mereka itu meminjam tangan pak SBY. Pak SBY non aktifkan dia (Anas-red). Pak SBY itu orang patuh hukum, dan pak SBY tidak akan lakukan itu," tegas dia.
Meskipun demikian, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini meminta semua pihak untuk menantikan hasil perkara kasus korupsi proyek sekolah olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang diduga melibatkan Anas tersebut digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pekan ini.
"Kita tunggu saja hasil gelar perkaranya," ujar Ruhut.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan gelar perkara kasus korupsi proyek sekolah olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, gelar perkara selambatnya akan digelar pada Rabu, 20 Februari 2013.
"Kalau tidak hari ini, besok atau Rabu. Jadi belum ada keputusannya kapan," kata dia kepada wartawan, Senin (18/2/2013).
Kepastian waktu gelar perkara, lanjut dia, sangat tergantung pada kegiatan pimpinan KPK dan tim penyidik kasus Hambalang. "Tergantung pimpinan dan tim sibuk enggak. Kan kita tidak mengurus satu kasus," ungkapnya.
Menurutnya, gelar perkara ini sangat berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus tersebut. "Salah satunya berkaitan dengan Anas," ungkapnya