Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Majelis Tinggi Partai Demokrat (MT PD) pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menahan diri menanggapi sejumlah tudingan Anas Urbaningrum terhadap SBY dan beberapa petinggi PD.
"Berkaitan dengan tudingan, serangan mantan ketua umum (Anas), kami tidak ingin memberikan tanggapan saat ini. Semua ada jawabannya. Banyak hal tidak tepat yang disampaikan ke publik," kata Direktur Eksekutif DPP PD, Toto Rianto, usai mengikuti rapat MT PD di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2013) dini hari.
Sabtu (23/2/2013), Anas menyatakan berhenti dari jabatan Ketua Umum PD menyusul adanya penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anas mengatakan tidak marah dan benci kendati terjadi beberapa peristiwa politik sebelum adanya penetapan tersangka kepada dirinya.
Peristiwa politik itu adalah pidato SBY selaku Ketua MT PD yang mendesak KPK memberikan kejelasan status hukum Anas, permintaan SBY agar Anas fokus terhadap proses hukum di KPK.
Yang secara tidak langsung sudah memvonisnya sebagai tersangka, keyakinan beberapa petinggi PD bahwa Anas akan menjadi tersangka, hingga bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersangka Anas Urbaningrum ke publik.
Lebih dari itu, Anas mengaku bahwa penetapan tersangka kepadanya ini juga terkait dengan proses pemilihan ketua umum PD dalam Kongres PD di Bandung pada Mei 2010 silam. Sebab, sebenarnya saat kongres itu Anas mengaku tidak diharapkan terpilih sebagai ketua umum.
Toto menyatakan saat ini petinggi PD masih menahan diri karena Anas sudah banyak berkontribusi kepada partai selama 2,5 tahun memimpin PD, kendati banyak masalah yang terjadi di internal saat Anas memimpin.
Alasan lain, karena konsentrasi dan prioritas PD saat ini adalah untuk menyelamatkan dan menata partai guna menyongsong eksistensi partai ke depan.
"Oleh karena itu Partai Demokrat memilih untuk tidak menanggapi pandangan sepihak, tudingan, dan serangan yang dilancarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat seperti itu, kecuali apabila sungguh-sungguh diperlukan," tegas Toto.