Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tiba-tiba melejit diurutan atas kandidat calon ketua umum Partai Demokrat (PD) menggantikan Anas Urbaningrum. Gita disebut-sebut orang luar paling dekat dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Partai Demokrat saat ini sangat membutuhkan ketum yang kredibel, muda, piawai dalam berorganisasi dalam pengertian memobilisasi sumberdaya internal dan eksternal partai. Saya melihat Gita Wirjawan sangat cocok dan tepat," kata Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (4/3/2013).
Dia menyebut beberapa alasan Gita Wirjawan berpeluang menjadi ketua umum Demokrat.
Pertama, menurut Kastorius, Gita sangat handal dan telah teruji bertangan dingin dalam membesarkan organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dengan cepat dan cekatan.
"Lihat saja PBSI, dalam hitungan bulan, PBSI langsung melejit prestasinya setelah di tangan Gita," kata Kastorius.
Kedua, menurut dia, Gita sangat dekat dengan pendiri dan ketua majelis tinggi PD, SBY.
"Sehingga diantara kedua ini ada sinerji, rasa saling percaya yang tinggi dan komunikasi yang baik," kata Kastorius.
Alasan ketiga yang membuat peluang Gita bisa menjadi ketua umum Demokrat adalah karena yang bersangkutan lulusan Harvard dan malang melintang di dunia korporasi internasional akan tepat membuat PD mandiri secara finansial, sebuah kebutuhan pokok yang sangat dituntut dari parpol seperti PD selama ini.
"Masalahnya adalah apakah Gita Wirjawan mau mengambil posisi ketum PD? Ini harus ditanyakan kepada beliau," katanya.
Dikatakan secara internal Demokrat Gita sangat diharapkan maju jadi kandidat ketua umum dan seluruh kader welcome terhadap Gita untuk dipilih lewat KLB menjadi ketua umum.
Semua elemen DPD, DPC dan DPP sangat berharap sosok sekaliber Gita untuk gantikan Anas yang sudah tersangka oleh KPK," katanya.
Kastorius mengatakan meskipun bukan kader Demokrat namun bukan kendala bagi Gita langsung didapuk jadi ketua umum.
"Bisa saja. Tak ada larangan dalam AD/ART PD yang larang kader atau tokoh eksternal PD untuk menjadi ketum PD. Yang penting adalah mendapat dukungan suara Majelis tinggi, DPP, DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah di PD," katanya.
Klik: