TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan-pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, kalangan politisi serta para tokoh yang berdalih simpati dengan tersangka kasus suap proyek Hambalang, cenderung memperlihatkan arogansi politik yang tidak baik kepada rakyat Indonesia. Seharusnya, soal hukum yang dikedepankan, bukan dijadikan sarana kepentingan politik tertentu.
"Memang tidak ada salahnya dengan komentar mereka. Tapi akan menjadi keresahan bagi masyarakat yang sudah terlampau percaya dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan Indonesia negara yang bersih dan korupsi," ujar Surfenov Sirait, Ketua Umum Forum Harmoni Nusantara (Forsas) di Jakarta, seperti yang tertulis dalam rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Rabu (6/3/2013).
Kegaduhan-kegaduhan politik saat ini, kata Surfenov, dikhawatirkan akan berdampak kerawanan konflik di masyarakat. Karena, masyarakat gelisah dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung saling menyalahkan. "Harusnya buatlah pernyataan yang lebih cerdas dengan mengedepankan etika politik yang membodohi rakyat," ujarnya.
"Dalam politik, memang segalanya memungkinkan saja terjadi. Namun sangat disayangkan, jika perseteruan ini berimbas ke masyarakat. Dan itu akan menjadi bumerang tidak baik bagi demokrasi yang sedang kita bangun," ujar Surfenov.
Forsas sebagai lembaga yang juga konsentrasi atas kajian politik dan pemerintahan menilai, semua ini berawal dari prilaku seorang Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam dugaan suap proyek Hambalang. "Ironisnya, Anas justru bermanuver politik untuk menutupi kasusnya sendiri. Dan akhirnya dimanfaatkan politisi dan tokoh-tokoh yang menjadikan Anas sebagai komoditas politiknyan" ujar Surfenov.
Rusman, sebagai Wakil Sekjen Forsas menambahkan, manuver politik Anas yang kesannya merasa dizalimi, sangat tidak elok dilakukan oleh seorang politisi muda. Seharusnya, Anas justru memperlihatkan jiwa ksatria dan tidak tampil cengeng dengan mengumbar opini. "Padahal manuvernya sangat tidak cerdas dan tidak baik untuk pendidikan politik rakyat" ujarnya.
"Saya yakin, manuver yang dilakukan Anas bersama politisi dan tokoh-tokoh yang membela Anas, akan menyadarkan kepada rakyat bahwa mereka adalah para pengacau politik Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengedepankan hukum di atas kasus yang menimpa Anas," ujar Rusman.
Logika politik yang disampaikan Anas dan politisi pendukungnya dengan manuver membongkar kasus lain, kata Rusman, merupakan retorika politik. Alasannya, retorika yang disampaikan hanya hal bias dan diyakini tidak berfakta. "Kalau Anas dan yang lain punya fakta, serahkan ke KPK. Jangan banyak opini," ujarnya.
"Bahkan tidak memperlihatkan kedewasaan politik. Lebih baik Anas tidak banyak berkoar. Saya mengatakan, sosok Anas tidak bisa dijadikan panutan bagi politisi muda yang saat ini mulai bangkit untuk meriuhkan kancah politik Indonesia," ujar Rusman.