Konflik TNI/Polri Tidak Berdiri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayjen TNI Purn Saurip Kadi melihat konflik TNI/Polri tidak berdiri sendiri, karena konflik ini merupakan ‘gunung es’ dari amburadulnya sistem kenegaraan setelah reformasi.

“Ini dosa yang melakukan amandemen UUD 1945 secara sembarangan. Karena hampir semua lembaga negara ini amburadul dan kacau, maka Presiden SBY yang harus menyelesaikan,” kata Saurip Kadi dalam peluncuran buku “Republik Amburadul”, bersama Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie, dan Hermawi F. Taslim di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Tragedi pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh oknum TNI dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan elemen masyarakat terhadap Polri. Konflik antara kedua institusi negara bersenjata itu sudah sering terjadi, sehingga harus ada evaluasi internal di tubuh Polri maupun TNI, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ikut bertanggungjawab.

Sedangkan Effendi Choirie mengatakan, hal itu bukan salah yang melakukan amandemen karena amandemen itu merupakan kesepakatan bersama sebagai amanat reformasi. Hanya saja kalau sistem itu memang belum sempurna, ke depan harus terus disempurnakan.

“Yang salah itu bukan sistemnya, tapi orangnya. Kalau orang itu memiliki integritas, komitmen, dan moral yang hebat, maka dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Contohnya Gubernur DKI Jokowi, Mahfud MD, komisioner KPK, Laode Ida dll. Jadi, figur itu yang utama,” katanya.

Klik: