Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama memilih ketua umum dari nonkader. Partai Demokrat punya pengalaman pada KLB II di Bandung, Anas yang belum menjadi kader sejati terpilih menjadi ketua umum dan akhirnya merusak Partai Demokrat.
“PD jangan mengulangi kesalahan yang sama ketika kongres di Bandung lalu dimana Anas yang belum bisa dikatakan kader PD karena belum pernah bekerja untuk PD dan merasakan pahitnya membangun partai, diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi ketum dan menang," ujar pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf ketika dihubungi wartawan Rabu (13/3/2013).
Menurut Maswadi, mengambil kader dari luar kebiasaan lama yang salah yang diteruskan karena fungsi partai politik untuk mencetak kader dengan melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya pun menjadi hilang dan tak ada bekasnya. Partai Modern apalagi Partai Demokrat telah mendeklarasikan sebagai partai kader, harusnya justru memberikan contoh yang baik dalam penerapannya.
“Sangat tidak tepat menjadikan orang luar menjadi ketua umum. Ini kebiasaan lama dan itu salah dan bertentangan dengan tujuan partai politik untuk mencetak sendiri kader-kadernya dengan melakukan pendidikan politik. Para kader harus diberikan kesempatan untuk meniti karier tanpa diserobot oleh kepentingan-kepentingan sesaat saja,” imbuhnya.
Terkait munculnya nama KSAD, Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjadi calon ketua umum Partai Demokrat, Maswadi mengungkapkan keyakinannya bahwa SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai, Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Kehormatan PD tidak akan mengizinkannya.
“Saya rasa SBY tidak akan mau mendukungnya, malu lah SBY mendukung iparnya juga menjadi ketua umum. Dia ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan dan ketua majelis tinggi. Anaknya sekjen, masak adiknya mau dia tempatkan sebagai ketua umum," ujarnya.
Sementara mengenai rangkap jabatan partai dan jabatan publik, menurut Maswadi tidak menjadi masalah, selama ketua umumnya memiliki wakil-wakil ketua umum yang bisa mewakilinya dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepartaian.