Ketua Umum Tak Masuk Jaringan Laba-laba Nazaruddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana menegaskan calon Ketua Umum yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) mendatang, adalah bebas dari jaringan yang disebut-sebut M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai berlambang Mercy.

"Tidak termasuk dalam jaringan laba-labanya Nazaruddin. Jaringan laba-labanya Nazaruddin tahu lah kan," tegas Sutan seakan memberikan kriteria calon Ketua Umum Partai Demokrat yang akan berlaga dalam KLB akhir Maret mendatang di Bali. Hal itu dikatakan Sutan saat diwawancari Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Karena, imbuhnya, Partai Demokrat tidak ingin pemimpin , pengganti Anas Ubaningrum, kedepannya harus berhadapan dengan proses hukum karena termasuk orang-orang yang disebutkan Nazaruddin terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

"Yang disebutkan Nazaruddin itu kadang-kadang benar. Jangan kan orang Demokrat, orang Komisi III DPR saja yang disebut-sebut sekarang sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan KPK tidak akan memanggil kalau tidak ada fungsi dan kaitannya," ucapnya.

Karenanya, dia tegaskan lagi, bahwa Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak menginginkan di tengah masa kepemimpinan Ketua Umum terpilih ternyata termasuk yang "dinyanyikan" Nazaruddin. Dan Ketua Umum itu harus berhenti di tengah masa pemerintahannya.

"Bayangkan saja, kalau besok ada orang sudah dilantik Partai Demokrat tahu-tahunya Nazaruddin ngomong yang bersangkutan itu koruptor dia itu misalnya Rp4 miliar dari Hambalang. Kan bisa kacau lagi kita kalau begitu," tegas Ketua Komisi VII DPR itu.

"Ini kan sudah terjadi pada Pak Anas kan," sambungnya.

Intinya, menurut Sutan, calon Ketua Umum Partai Demokrat harus benar-benar bersih dari jaringan laba-laba Nazaruddin. Dan itu berarti harus bersih dari kasus-kasus Korupsi.

Dia juga yakin, bahwa Majelis Tinggi tengah melakukan pemetaan mengenai jaringan-jaringan yang termasuk dalam "nyanyian" Nazaruddin. Sehingga dalam KLB nantinya calon-calon itu akan diseleksi benar saat mengajukan diri untuk maju dalam pemilihan.

Selain itu, Majelis Tinggi meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek transaksi dan rekening-rekening kandidat.

"Ini untuk mengetahui kandidat itu bersih. Kita juga meminta kepada PPATK untuk dilihat orang-orang yang mencalonkan ini bagaimana harta kekayaannya," jelasnya.

Klik:

• Loket Bayar Online Akses
• Harga Bawang Putih Turun Drastis
• Dewan Lamongan: Ini Sama Halnya Eksekutif Pasung