Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Demokrat Bali mengakui adanya permintaan majelis tinggi mengenai syarat ketua umum. Termasuk anggaran rumah tangga Demokrat ada yang diubah.
"Kalau dari Bali, perubahan AD/ART untuk penyempurnaan diserahkan sepenuhnya ke Majelis Tinggi," kata Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudharta ketika dihubungi, Rabu (20/3/2013).
Sedangkan untuk ketua umum, Mudharta mengatakan pihaknya mengusulkan agar yang terpilih fokus melaksanakan tugasnya. "Sekarang kan waktunya pendek. Ketua umum sibuk nyapres, partai tidak terurus," tuturnya.
Mudharta mengatakan pihaknya telah mengantongi nama yang cocok menjadi ketua umum. Namun, Mudharta masih enggan mengungkapkannya. Terpenting, katanya, ketua umum tidak rangkap jabatan.
"Tidak ada masuk dalam jebakan dukung mendukung," tukasnya.
Klik: