Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pasalnya sejak Pilkada langsung dilaksanakan tahun 2004, politik uang tidak dapat dihindari.
"Politik uang justru semakin menyebar dan leuas ke seluruh pelosok masyarakat didaerah dimana Pilkada digelar. Akhirnya demokrasi tercederai," kata Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, HA. Chozin Chumaidy dalam diskusi "Mendesain Format Baru Pemilukada" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Chozin mengatakan politik uang telah merusak dan menghancurkan moral, karakter dan kepribadian masyarakat. Chozin mengatakan politik pengabdian bergeser kepada politik transaksional. Dimana pilihan rakyat terhadap seorang kepala daerah tidak lagi didasarkan pada kemampuan tetap pada ukuran finansial.
"Kedaulatan rakyat telah diganti dengan kedaulatan uang," tuturnya.
Untuk itu, Chozin meminta pilkada dikembalikan kepada DPRD untuk menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral. Ia pun mengakui bila kepala daerah dipilih DPRD tidak terjadi politik uang. "Akan tetapi setidaknya dapat dilokalisir di ruang DPRD," ujarnya.
Menurut Chozin, pilkada langsung dan dipilih DPRD tetap demokratis. Pasalnya, satu sisi demokrasi langsung dan lainnya perwakilan. "Pilkada melalui DPRD setidaknya juga untuk menghindari konflik sosial yang melibatkan massa karena kekalahan calonnya," tukas Chozin.