News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Isu Kudeta

Polres Depok Jaga Ketat Akses Jalan Menuju Cikeas

Penulis: Bahri Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menuntut rezim SBY-Boediono menyerahkan kekuasaannya ke pemerintahan transisional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petugas kepolisian dari Polres Kota Depok melakukan pengamanan di jalan menuju kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) di Cikeas, Bogor, Senin (25/3/2013). Penjagaan ini terkait dengan rencana aksi besar yang sempat mencuatkan isu kudeta terhadap presiden SBY.

"Kita hanya antisipasi saja, kami tempatkan anggota di sekitar Cibubur Junction, menuju Jalan Alternatif Cibubur," Kabagops Polres Kota Depok Komisaris Polisi Suratno, Senin (25/3/2013).

Dalam pengamanan tersebut, Suratno mengatakan pihaknya menurunkan sekitar satu kompi personil, selain dari kepolisian pengamanan juga melibatkan dari TNI.

Ia mengatakan sejauh ini situasi masih dalam keadaan aman terkendali, namun pihaknya akan tetap siaga untuk menghadapi kemungkinan lain.

"Sejauh ini kondisi aman terkendali, tapi kami akan tetap siaga," tandasnya.

Seperti diketahui, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) mengatakan, akan menggelar aksi perubahan yang bakal dilakukan pada 25 Maret 2013, adalah perlawanan rakyat sipil berbagai elemen atas Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Presidium Nasional MKRI Erwin Usman dalam jumpa pers di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013) megatakan, aksi nanti adalah aksi damai dengan mengeluarkan Pantura atau Panca (lima) Tuntutan Rakyat.

"Tanggal 25 Maret akan dimulai gong untuk memulai perlawanan lebih serius di Jakarta dan 17 provinsi di Jawa maupun luar Jawa, berdasarkan hasil rapat Presidium Nasional MKRI di Cisarua, Bogor, tiga bulan terakhir maupun di kampung," papar Erwin.

Pantura yang akan menjadi tuntutan rakyat pertama, adalah nasionalisasi tambang dan migas yang dikuasai asing. Kedua, turunkan harga. Ketiga, hentikan liberalisasi impor. Keempat, selesaikan kasus-kasus korupsi.

"Terutama, yang melibatkan jaringan Istana, juga kasus BLBI, Century, Hambalang, dan IT KPU. Termasuk, yang melibatkan Ibas dan pajak keluarga Cikeas. Kelima, hentikan kekerasan beragama. Panca Tuntutan Rakyat mengajak semua elemen terlibat," imbuh Erwin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini