Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkokesra, Agung Laksono menyatakan Pemerintah Pusat belum selesai menggodok kebijakan terkait pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Karena itu juga berapa besaran kompensasi yang akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin yang mengalami dampak atas kenaikan harga BBM subsidi.
"Sedang dirumuskan. Namanya kan tak harus Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sudah tentu kompensasi ada tapi berapa besarnya tergantung nanti besaran kenaikan harga BBM," ungkap Agung di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Sekali lagi, dia tegaskan, pemerintah pasti akan menyediakan kompensasi untuk orang miskin. Pemerintah juga tentu akan mengalokasikan sebagai bagian dari sosial proteksi, perlindungan sosial, sosial savety untuk memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi.
"Saya percaya DPR pun memahami karena nambah yang miskin makin miskin atau menambah kemiskinan baru," ujarnya.
Tak Politis
Menanggapi tudingan pemberian kompensasi yang dinilai sangat politis, Agung menampik. Menurutnya, kompensasi wajib diberikan pemerintah kepada warga miskin yang terkena dampaknya. Sehingga tidaklah benar jika kompensasi itu bentuk pencitraan politik partai politik tertentu.
"Enggak. Karena bagaimana pun harus ada kompensasinya. Masa menyiksa rakyat miskin. Kalau kenaikan harga BBM pasti ada inflasi. Inflasi kan menambah beban rakyat miskin dan itu harus ada kompensasinya dong. Kalau gak ada, wah keteralaluan. Kalau tidak setuju bantuan saya kira kejam sekali itu," tegas dia.
Senada dengan itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik menegaskan, jika opsinya dengan menaikkan harga BBM, tingkat kemiskinan akan naik.
"Yang sudah miskin akan naik. Jangan sampai ada kebijakan satu sisi rentan naikkan kemiskinan," kata Wacik.
Menurut Wacik, Presiden SBY telah mengatakan, jika harga BBM naik, diikuti dengan kompensasi untuk membantu rakyat miskin.
"Apa bentuk kompensasinya sedang dibahas. Jangan ada dusta di antara kita. Nanti dibilang untuk pemilu. Bagi-bagi uang seperti BLT. Itu, kan, semata-mata untuk melindungi orang miskin," kata Wacik.
Ditanya kompensasi mirip BLT bernuansa politik jelang pemilu, Wacik mengatakan, kompensasi itu nanti tidak ada urusannya dengan politik.
"Tidak ada program terselubung. Kalau perlu, nanti mari pasang semua bendera partai untuk beri bantuan," katanya.