Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim mengatakan, untuk menangkal kemungkinan terburuk serangan peretas peranti lunak teknologi, KPU melibatkan Lembaga Sandi Negara.
Arif mengakui, KPU sudah membuka kerjasama dengan BPPT dan Direktorat Pengamanan Teknologi Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang membantu audit, ketahanan aplikasi teknologi yang digunakan, termasuk hardware.
"Jadi dalam Tim Kelompok kerja Pembangunan IT KPU ada melibatkan BPPT, Kemenkominfo, dan Lembaga Sandi Negara. Mereka nanti akan ikut memberikan keamanan IT KPU di situ," papar Arif usai kerjasama KPU dan LKPP di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Menurutnya, saat ini BPPT sudah bergerak melakukan audit IT KPU seperti server sisa Pemilu 2009. Jika dalam hasil audit BPPT menemukan perlu penambahan server, maka akan dianggarkan. Tidak menutup kemungkinan server ini sebagai back up data.
Setidaknya, KPU mendapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang ahli. Begitu juga Direktorat Pengamanan Teknologi Informasi Kemenkominfo yang menguji sistem aplikasi. Diharapkan, untuk pengembangan IT ini sudah selesai pada 2013.
Tiga lembaga kementerian dan lembaga negara ini akan menguji ketahanan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yang diharapkan bisa sampai PPK.