Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menilai bukti otentik berupa bocoran data yang dibeberkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) bahwa data verifikasi administrasi yang berisi empat partai politik tak lolos verifikasi administrasi yakni PKS, PPP, Hanura dan Golkar sebenarnya bukanlah data otentik.
"Sebab yang dipersoalkan adalah data yang belum sampai pada tenggat penutupannya sementara parpol-parpol masih diberi kesempatan melengkapi," kata Romi panggilan akrab Romahurmuziy, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (20/4/2013).
Jadi, menurut dia, ada kesalahan waktu kutipan kondisi persyaratan. Selain itu, Romi mengatakan kuota kepengurusan perempuan dipersyaratkan hanya untuk tingkat pusat sedangkan provinsi dan kabupaten/kota tidak.
"Sedangkan yang disampaikan, kepengurusan PPP tidak memenuhi keterwakilan perempuan di beberapa kabupaten. Ini miss leading," kata Romi.
Menurut Romi, PPP meyakini kerja KPU dalam proses verifikasi sudah optimal. Bahkan KPU terbukti begitu ketat dalam verifikasi, sehingga akhirnya PBB dan PKPI yang semula terkena saringan atas saking ketatnya proses yang dijalankan KPU, belakangan telah ditetapkan lolos.
"Karenanya PPP meyakini hasil verifikasi yang menjadikan 12 parpol saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Sebaiknya juga, menurut Romi, insan politik nasional menatap ke depan untuk penyempurnaan tahapan menuju Pemilu.
"Bukan terus menyoal yang telah berlalu seolah-olah persoalan kita hanya berkutat di situ," kata Romi.
Sebelumnya diberitakan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menunjukkan data verifikasi administrasi yang berisi empat partai politik tak lolos verifikasi administrasi yakni PKS, PPP, Hanura dan Golkar. PPPI menyebut data itu diperoleh bekas Wakabiro Hukum KPU Nanik Suwarni namun ia membantahnya.
Nanik membenarkan empat partai yang disebut PPPI sebagai pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU, tak lolos peserta pemilu terhitung 23 Oktober 2012. Pada saat yang sama, data yang tertanam di 50 komputer untuk verifikasi diboyong ke KPU.
Bahkan, kata Nanik, bukan saja empat partai yang tak lolos verifikasi administrasi melainkan ada banyak. Nanik sendiri pada tanggal tersebut dipecat komisioner. Sementara KPU baru mengumumkan partai lolos peserta pemilu pada 28 Oktober 2012, dan empat partai tadi lolos.