Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI, di Kantor Presiden, Senin (13/5/2013).
Wakil Presiden Boediono akan mendampingi Presiden dalam pertemuan yang akan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013. Termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Berdasarkan agenda Wapres, dijadwalkan rapat konsultasi ini akan dilaksanakan di kantor Presiden, Jakarta, pukul 08.30 pagi.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha juga menyampaikan mengenai akan adanya pertemuan tersebut.
"Ya. Senin, 13 Mei, pukul 08.30 pagi, Presiden menerima pimpinan DPR RI. Presiden didampingi Wapres dan beberapa menteri," kata Jubir Julian A Pasha.
Sementara itu, Firmanzah menjelaskan bahwa RAPBN-P 2013 tersebut secara garis besar berisi tiga hal. Pertama, penyesuaian tingkatan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lifting minyak dunia. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran kementerian dan lembaga.
"Jadi, selain penyesuaian subsidi BBM, juga ada langkah penghematan. Penghematan ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," Firmanzah menjelaskan. Penghematan belanja kementerian dan lembaga ini, lanjut Firmanzah, mencapai Rp 26 triliun.
Beban subsidi hingga akhir 2013 mencapai Rp 300 triliun lebih. Dengan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, subsidi akan turun. "Masih di atas target APBN 2013 yang berjumlah Rp 198 triliun, tapi jelas ada langkah penurunan," Firmanzah menambahkan.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Bentuknya, antara lain, berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras untuk rakyat miskin (raskin), beasiswa bagi siswa miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (8/5/201() lalu, SBY menyampaikan harapannya agar pembahasan RAPBN-P ini bisa lebih cepat.