Freeport Tolak 2 Menteri, Ini Pelecehan kepada NKRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bersikap tegas terhadap PTFreeport Indonesia yang menolak kehadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meninjau dan menginvestigasi Freeport.

Dia tegaskan, penolakan kepada 2 Menteri ini jelas merupakan bentuk pelecehan pada Kedaulatan RI.

"Tidak ada cara lain untuk bisa menjawab pelecehan kepada NKRI, kecuali dengan Tindakan Tegas. Presiden harus bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada Freeport," tegas Politisi Golkar ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Atas penolakan itu, Pemerintah bisa menggunakan berbagai pasal dari UU mulai dari pelecehan Pejabat Negara sampai pada Makar, agar memberikan efek jera terhadap PT Freeport.

Kalau dirasa perlu, pemerintah pun bisa mencabut ijin operasinya. Dan dengan itu pemerintah bisa segera melakukan tindakan-tindakan ambil alih oleh BUMN yang relevan.

"Saya yakin BUMN kita mampu mengoperasikan tambang tersebut," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT freeport Indonesia menolak kehadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meninjau dan menginvestigasi Freeport.

Padahal tujuan kedatangan para pejabat negara ini adalah untuk melakukan investigasi terkait kecelakaan di ruang pelatihan area tambang Big Gossan di Freeport, Papua yang menyebabkan belasan pekerja meninggal.