Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasang spanduk tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, PKS merupakan salah satu anggota koalisi pemerintahan.
Menanggapi spanduk tersebut, Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana menilai hal itu sebuah perlawanan PKS.
"Ini sudah mengkampanyekan merupakan bentuk perlawanan pemerintah yang notebene mereka bagian dari pemerintah," kata Sutan ketika dikonfirmasi, Senin (3/6/2013).
Menurut Ketua Komisi VII itu, PKS hanya ingin mengambil keuntungan dengan mengambil bagian sebagai anggota koalisi.
"Ini koalisi basa-basi enaknya mau anaknya enggak mau, jadi sudah mainkan anak orang tapi nongol anak dia enggak mau," katanya.
Ia mengatakan PKS sudah mendapatkan jatah menteri sebagai anggota koalisi. Namun ketika ada kebijakan pahit untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, PKS malah menolak.
Ketika ditanyakan alasan mengapa PKS tidak dikeluarkan dari koalisi, Sutan mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono masih berhati-hati menyikapi hal itu.
"Jagankan rangkul PKS, luar koalisi pun sering untuk membereskan masalah bersama sama-sama duduk tapi ada yang setuju ada yang tidak," katanya.