Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menghadiri rapat Koalisi Setgab tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/6/2013) malam.
Politikus senior Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyindir ketidakhadiran PKS tersebut sebagai sikap tidak gentleman.
"Kita udah tahu kan? PKS kan nggak macho, nggak gentleman. Ya sudah lah," ujar Ruhut kepada wartawan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Ruhut pun menuding jika langkah PKS berganti haluan menjadi oposisi merupakan sebuah bentuk pencitraan politik semata.
Ruhut pun mengusulkan agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Sebeb menurut Ruhut, sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM adalah sikap menggunting dalam lipatan.
"Kepada koalisi, baik menurut saya pribadi, lebih baik dia (PKS) dikeluarkan saja. Karena menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, kan mungkin dia (PKS) lagi kalap karena elektabilitasnya hancur dengan korupsi dan wanita-wanitanya," kata Ruhut.
Sikap PKS yang menebarkan spanduk-spanduk penolakan harga BBM dinilai Ruhut sudah keterlaluan sebab partai oposisi saja tidak melakukan hal demikian.
"Jadi udah kebangetan. Harus dikasi pembelajaran," tukas alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut.