Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memutuskan menolak kenaikan harga BBM. Disisi lain, menteri asal PKS tetap bertahan di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menyarankan dengan hasil tersebut sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syuro PKS bertemu dan sepakat berpisah.
"Seperti antara Real Madrid dengan Mourinho, di mana dalam kontraknya disebut pihak yang mengambil first move untuk mengakhiri kontrak akan mengalami kerugian," kata Drajad di Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Hal itu dinilai sama dengan kasus yang dialami SBY dengan PKS. Kerugian yang dialami bersifat politis. "Solusi Madrid dan Mourinho, keduanya duduk bersama dan sepakat berpisah. Saya rasa solusi seperti ini bisa dipakai," katanya.
Ketika ditanya ketika PKS memutuskan keluar koalisi harus menarik menterinya, Drajad mengatakan hal itu hak mereka. "Itu terserah PKS," ujarnya.
Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan menolak kenaikan harga BBM. Keputusan tersebut bersifat final karena diputuskan melalui rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.
"Memutuskan bahwa sikap partai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sikap ini final karena diputuskan lembaga tertinggi dan kemudian DPP dan turunnya fraksi diamanahkan mengelola penyikapan ini dengan cara rasional," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Rapat di Bandung tersebut diketahui juga dihadiri oleh tiga menteri asal PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, Mensos Salim Segaf Al Jufri. "Sikap ini bukan dalam rangka anti kesejahteraan rakyat, tapi mengoreksi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat," katanya.
Mengenai keberadaan menteri, Hidayat mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhkan kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Ia pun menilai sikap tersebut tidak bertentangan dengan code of conduct atau aturan main koalisi.
"Rapat tadi malam menyerahkan sepenuhnya pada presiden. Dalam code of conduct itu tidak ada yang katakan partai menarik menterinya dari koalisi, tidak ada kata-kata itu. Semestinya PKS tidak perlu juga disuruh-suruh tarik menterinya," ungkapnya.