Demokrat Pertanyakan Komitmen Parpol Penolak BLSM

Tribunnews.com, JAKARTA-- Sidang Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) besok akan mengambil keputusan tentang APBN-Perubahan 2013 termasuk masalah kenaikan harga BBM, dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Terkait itu, Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mengatakan pengurangan subsidi BBM telah telah dimandatkan oleh DPR kpd Pemerintah melalui UU APBN 2013 Pasal 8, dimana salah satunya adalah penyesuaian harga BBM.

Karena itu, menurutnya jika ada partai yang memiliki sikap menolak bantuan sosial kepada rakyat miskin perlu dipertanyakan. "Saya rasa perlu dipertanyakan komitmen partai tersebut (yang menolak) BLSM kepada masyarakat miskin," ungkap Achsanul kepada Tribunnews.com, Minggu (16/6/2013).

Adapun Fraksi Parpol Penolak Harga BBM Naik di DPR yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dengan 94 suara, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 26 suara, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 17 suara ditambah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 57 suara.

Lebih lanjut dia juga menanggapi penolakan salah satu Parpol setgab koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kebijakan penaikan harga BBM. Menurutnya putusan PKS inii adalah pengingkaran terhadap komitmen kebersamaan koalisi.

"Kita menghormati keputusan PKS, tapi kita menyayangkan cara PKS yang bermain di dua kaki dengan mengerahkan sosialisasi tolak BBM," ucapnya.

Namun, dia tegaskan, Demokrat tidak mau masuk kepada masalah PKS. Menurutnya, biarlah PKS bermanuver menaikkan citranya dengan mengingkari keputusannya sendiri dan mengabaikan kepentingan Bangsa secara menyeluruh.

Dia katakan, Partai demokrat akan fokus pada proses persetujuan APBNP, dan tidak akan pernah mau masuk kedalam permainan politik yang sedang dimainkan PKS.

Hal senada juga pernah diutarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Anggota Komisi I DPR inimempertanyakan sikap partai politik yang menolak pemberian bantuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Justru kami mempertanyakan bila ada partai yang tidak menyetujui pemberian langsung ke rakyat miskin. Bukankah partai itu ada untuk memperjuangankan kepentingan rakyat," tegas Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurutnya, pencabutan subsidi BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah harus dibarengi oleh pemberian bantuan kepada rakyat miskin sebagai kompensasi. Karena itu, Partai Demokrat mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan memberi bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kami tidak akan setuju bila itu (BLT) ditiadakan. Apabila pencabutan subsidi tidak dibarengi dengan bantuan, kan tidak baik. Jadi, kita dukung penuh," ujar Nurhayati.

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, setelah subsidi BBM dicabut maka pemberian bantuan yang digelontorkan harus mendapat pengawasan dari semua pihak. Termasuk juga dari DPR.

"Ini harus diawasi, yang mengawasi siapa ya rakyat, dan tugas DPR sebagai pengawasan apabila terjadi tidak pembenaran. Jadi, tanggung jawab bersama untuk pengawasan," jelas Nurhayati. (Andri Malau)