Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. Mengutip proyeksi Bank Indonesia yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76%, maka kenaikan BBM jelas menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia saat rapat kerja DPR bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Kepala Bappenas, Sabtu (15/6/2013) di Jakarta.
Pada bulan Juli dan Agustus, ujar Yudi, masyarakat Indonesia menjalani masa liburan anak sekolah, bulan Ramadhan, Lebaran dan juga masa penerimaan anak sekolah, yang kesemuanya membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil.
“Menaikkan BBM di masa seperti ini akan beresiko pada inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat,” ujar Yudi, anggota DPR dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Oleh karena, Yudi menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan BBM saat ini hanya akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat karena saat yang bersamaan kebutuhan meningkat, seluruh harga bahan pangan dan hampir seluruh sektor jasa melonjak.
Yudi juga menyoroti dunia usaha yang akan serta merta melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk diantaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru. Ini semua terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi dinaikan.
“Disinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia,” ujar Yudi.
PKS sendiri, ujar Yudi, menyayangkan pemerintah dalam menjalankan APBN 2013 tidak cukup amanah sehingga terjadi Perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas.
“Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi,” ujar Yudi menjelaskan faktor terpenting dalam pengajuan Rancangan APBN-Perubahan 2013 ini.
Dengan kesalahan yang dilakukan pemerintah, PKS berharap rakyat tidak dibebani lagi dengan pencabutan subsidi BBM. “Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk menutup defisit neraca, PKS yakin harga BBM tidak perlu naik dan bantuan untuk rakyat tetap bisa berjalan,” pungkas Yudi.