Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menjadi partai oposisi, dan bukan lagi koalisi.
Ini menyusul sikap PKS yang menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terdapat dalam APBN-P 2013, yang disetujui Rapat Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) lalu.
"Kan sudah jelas PKS memang partai oposisi," tegas Syarief yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Namun, Syarief mengaku bingung dengan sikap menteri-menteri asal PKS yang berbeda dengan sikap partainya.
"Kalau menterinya dukung pemerintah, silakan nilai lah publik. Kalau masuk atas nama partai. Kalau memang tidak suka menteri, silakan partai tindak menteri," ujarnya.
Menurut Syarief, pemerintah sekarang sedang berkonsentrasi mengamankan kebijakan APBN-P 2013 dan kenaikan harga BBM bersama kompensasinya, agar berjalan baik di lapangan.
Misalnya, agar Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diterima rakyat yang tepat.
"Kami tidak pikirkan dulu PKS. PKS nomor sekian. Pertama-tama, BLSM diterima rakyat. Baru kami pikirkan mau diapain PKS," tuturnya. (*)