Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy mengimbau kepada masyarakat dunia mengutuk keras kekuatan militer di Mesir yang melakukan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Tindakan ini, menurutunya adalah penghianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal.
"Saya menyayangkan standart ganda PBB melalui sekjend-nya soal kudeta di Mesir. Ban Ki Mon membiarkan kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara. Sikap ini berbeda dengan kudeta yang terjadi di Niger tahun 2010, saat Sekjend PBB, Ban Ki-moon mengecam kudeta militer tersebut, dan menghimbau pihak-pihak terkait menyelesaikan krisis politik yang dihadapinya melalui pendekatan perdamaian," ujarnya, Jumat (5/7/2013).
Kecaman serupa, lanjut Aboebakar juga diberikan kepada militer Mali dan Guinea yang melakukan kudeta pada tahun 2012 kemarin.Negara-negara barat juga setali tiga uang, Aboebakar menegaskan, pada satu sisi menggaungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. "Ada apa dibalik semua ini ?" ia mempertanyakan.
"Saat kudeta militer di Niger, tahun 2010 Uni Eropa ( UE ), AS dan Prancis menghimbau Niger dengan selekasnya memulihkan tata tertib UUD.Ditahun 2012 mereka juga mengecam kudeta yang dilakukan anggota militer yang memberontak di negara Afrika Barat Mali. Gedung Putih juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir semua pada diam ? ada apa ini sebenarnya?" tanyanya lagi.
Ia kemudian berharap presiden dapat segera memberikan sikap soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Tentunya, imbuh Aboebakar, bangsa Indonesia harus aktif dalam menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara di dunia ini.
"Disisi lain Indonesia berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai dengan amanat UUD 1945, perkosaan masal di tahrir square kmarin adalah salah satu alasan yang cukup untuk Indonesia untuk bersikap," pungkasnya.