Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Bantuan Langsung Sementara (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM mengalami kekacauan di sejumlah daerah. Terdapat sejumlah orang penerima BLSM yang tidak berhak.
Anggota Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan akar persoalan kekisruhan BLSM ini sesungguhnya adalah penggunaan data BPS tahun 2011 sebagai basis data kemiskinan dalam penerima BLSM. Padahal dalam rentang dua tahun ini sudah terjadi perubahan yang signifikan.
"Mobilitas penduduk, turun naiknya pendapatan masyarakat, ada orang yang sudah meninggal, dan lain lain. Perubahan perubahan ini kan tidak terverifikasi oleh pemerintah," kata Ace ketika dikonfirmasi, Selasa (9/7/2013).
Seharusnya, kata Ace, pemerintah sebelum memberlakukan BLSM tahun 2013 ini, melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan sehingga data penerima BLSM ini akurat dan tepat sasaran.
Menurut Politisi Golkar itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangann Kemiskinan (TNP2K) dan kemenesos menggunakan datanya dengan hati-hati. Apalagi data tersebut berasal dari BPS.
Ace mengatakan pemerintah saat ini harus secepatnya melakukan pendataan ulang atas data-data kemiskinan agar tidak terjadi masalah lebih besar.
"Pendataan ini harus melibatkan pemerintah daerah hingga Kepala Desa agar data-data kemiskinan itu akurat," ujarnya.