Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus mengevaluasi secara menyeluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas penghuni. Selain itu, Kemenkumham harus memerhatikan kurangnya SDM penjagaan Lapas dan minimnya anggaran Lapas untuk memenuhi operasional setiap bulan.
“Sangat miris, Lapas di sini sudah melebihi kapasitas. Lapas lain biasanya over capacity dua kali lipat, sementara di sini empat kali lipat dari jumlah penghuni yang seharusnya menempati. Bisa anda bayangkan satu kamar Lapas berukuran 4x5 diisi oleh 32 orang,” tutur Wakil Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf dalam keterangan pers, Kamis (18/7/2013).
Menanggapi polemik PP 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi napi korupsi, narkoba, dan teroris, menurut Muzzammil, penerapan PP tersebut harus didukung dengan kondisi dan sarana prasarana Lapas yang manusiawi.
“Penerapan PP 99 tanpa pembenahan Lapas akan memunculkan dampak penyakit fisik, penyalahgunaan sexual, konflik antar napi. Karena penghuni Lapas akan semakin padat. PP 99 ini mengasumsikan kondisi dan fasilitas Lapas seperti di negara-negara Barat yang tempat dan fasilitasnya memadai,” jelasnya
Menurut Muzzammil, kerusuhan dan kebobolan beberapa Lapas akhir-akhir ini adalah bukti banyak permasalahan dalam pengelolaan Lapas, terutama karena tempat dan fasilitasnya yang tidak memadai.
“Saya menyarankan agar PP 99 dikaji secara mendalam dan integral agar tidak kontra produktif. Pengetatan bagus dikenakan untuk pelaku yang berulang kali berbuat tindak pidana, tidak bertaubat.”tuturnya.
Untuk itu, Muzzammil merencanakan setelah reses dan lebaran ada rapat dengan Kemenkumham untuk mengevaluasi secara menyeluruh Lapas di Indonesia.”InsyaAllAh setelah lebaran Komisi III akan undang Menkumham untuk bahas ini,” ujarnya.