Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI mengatakan permasalahan mudik tahunan adalah karena kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam hal perencanaan.
Jarang sekali adanya perawatan berkala, perbaikan, dan kapasitas jalan. Akibatnya, penanganan di jalan menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat.
"Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah harusnya berkoordinasi agar pembangunan oke, tetapi jangan sampai ada kemacetan," ujar Arwani Thomafi dari Fraksi PPP saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/7/2013).
Selain itu, lanjutnya, permasalahan kemacetan juga timbul karena tidak adanya rambu-rambu jalur alternatif, sehingga kendaraan bertumpuk di satu tempat. Hal itu ditambah dengan fungsi jembatan timbang yang belum maksimal.
"Tahun 2014 momentum yang pas untuk pembangunan double track Jakarta - Surabaya agar angkutan logistik dialihkan ke dari jalan raya ke kereta api," ujarnya.
Komisi V DPR akan memantau jalur mudik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, pada 24-25 Juli 2013 mendatang.