Tangani Mudik, IPW Serukan Pemerintah Maksimalkan Kekuatan TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indoneisia Police Watch,  Neta S Pane mengapresiasi anggota Polri yang sudah melakukan pagar betis di sepanjang jalur mudik, khususnya di Pantura Jawa. Pagar betis dilakukan Polri mulai dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur hingga kawasan Semarang, Jawa Tengah, untuk menghindari kecelakaan lalulintas dan jatuhnya korban.

Di sepanjang jalur mudik dari Kalimalang hingga ke perbatasan Jabar-Jateng setidaknya ada 40 titik daerah rawan kecelakaan. Kawasan rawan itu akibat jalanan rusak atau jalanan tambal sulam.

Sejak mulai dari depan Mesjid Al Azhar Kalimalang, pemudik pengguna sepeda motor sudah terancam kecelakaan. Perbaikan jalan yg belum selesai dan ditinggal begitu saja terhampar sepanjang satu kilometer. Kondisi ini makin parah karena banyaknya jalanan tambal sulam.

"IPW berharap musim mudik jangan sampai menjadi "ladang pembantaian" di jalanan, terutama bagi pemudik bersepeda motor," kata Neta dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Tribunnews.com, Minggu (4/8/2013).

Seharusnya, sambung Neta, pemerintah mempunyai strategi khusus untuk mengurangi kepadatan Pantura.

Misalnya, degan mengangkut pemudik melalui jalur laut degan mengerahkan seluruh kapal perang TNI AL dari Tanjung priok. Sementara, lanjut Netta, melalui jalur udara, pemerintah bisa mengerahkan seluruh pesawat herkules TNI AU dari Halim Perdanakusuma.

"Sayangnya, hal itu tidak dilakukan pemerintah degan maksimal," kata Netta.

Padahal, menurut Netta, melihat situasi yang ada, seharusnya pemerintah menerapkan "darurat mudik". Sehingga segenap kekuatan militer dan sipil dikerahkan untuk mengurangi kepadatan Pantura.

"Karena, meskipun sudah melakukan pagar betis, IPW menilai, Polri tidak cukup kuat untuk mengawal kepadatan Pantura. Terlebih, kepadatan Pantura dari tahun ke tahun makin tidak terkendali," kata Neta.

Belum lagi, sambung Neta, mengenai peningkatan pemudik sepeda motor, yang rata-rata bertambah sebesar 12 persen setiap tahunnya. "Untuk itu perlu ada upaya maksimal dari pemerintah mengurangi kepadatan Pantura, sehingga kecelakaan dan korban jiwa di Pantura bisa diminimalisir," imbuhnya.
Edwin Firdaus