Karena itu, lanjutnya, keputusan akhir soal APBN 2014 ada di tangan presiden, maka usul dari bawahannya yang relatif bersifat pesimistis, harus dicambuk presiden.
"SBY harus membuktikan janjinya bahwa pertumbuhan ekonomi 2014 harus tercapai minimal tujuh persen. Walau pertumbuhan ekonomi di APBN-P 2013 hanya dipatok 6,3 persen. Janji adalah janji yang harus dipenuhi. Karena bila tidak, ini bisa dianggap sebagai suatu kegagalan," papar Harry Azhar.
Politisi Golkar menambahkan, harus dibuat indikator bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan indikator kesejahteraan rakyat, agar bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
"Presiden harus menegaskan dalam pidatonya nanti, tentang indikator kesejahteraan rakyat yang harus dicapai di 2014, seperti angka kemiskinan yang terus menurun, angka pengangguran yang juga menurun, kesenjangan pendapatan yang semakin membaik, serta indeks pembangunan manusia yang juga membaik di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota-kota di Indonesia," beber Harry.
Menurutnya, ini kesempatan terakhir SBY untuk merumuskan dan melaksanakan janjinya, agar dikenang dalam sejarah Indonesia. Sebab, pada Oktober 2014, Indonesia sudah berganti presiden yang baru hasil Pemilu 2014.
"Janji yang ditepati akan dikenang sepanjang masa!" Tegas Harry. (*)
Baca tanpa iklan