Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat dianggap memecah belah partai lain. Hal itu terkait dengan undangan Demokrat kepada kader partai lain untuk mengikuti konvensi.
"Ada batasan etika parpol di dalam konvensi yang ditujukan untuk menjaring capres. Bukan hanya akan mejadi ajang yang seolah pecah belah partai lain, seperti kejadian di NasDem dengan Endriartono Sutarto," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristanto ketika dikonfirmasi, Kamis (22/8/2013).
Meskipun, kata Hasto, seseorang memiliki hak konstitiobal untuk dicalonkan atau mencalonkan.
"Kalau bicara itu, PDIP tidak bisa halang-halangi. Tapi Kalau ada yang ikut, tentu saja sebagai suatu pilihannya, artinya sudah meninggalkan suatu aturan main yang ditetapkan partai," kata Hasto.
Hasto mengatakan konvensi yang digelar partai politik seharusnya mengundang orang yang memiliki kesamaan platform parpol. " Itu anggota dari parpol yang bersangkutan juga. Jadi konvensi bukan alat pemecah belah dari pihak lain," tuturnya.
Menurut Hasto, konvensi untuk menjaring calon pemimpin nasional, publik harus mengetahui kriteria dan persyaratannya. "Namanya suatu konvensi juga berlaku bagaimana satu peraturan yang dilakukan partai itu," ujarnya.
Hasto menegaskan bila kader PDIP mengikuti konvensi Demokrat maka akan berhenti dari partai berlambang banteng.
"Normanya akan jadi anggota parpol konvensi itu. Setelah jadi anggota dari partai lain, otomatis keanggotaannya tidak ada lagi di PDIP meski dia belum terpilih di konvensi," ujarnya.
Hasto mengatakan konvensi merupakan jalan pintas dengan merekrut kader partai lain dengan iming-iming tertentu. "Ini jauh dari dalam persoalan etis, ini pragmatisme politik jalan pintas. Parpol bukannya kerja giat tapi malah pilih calon dari luar," ujarnya.