Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah tuduhan mantan sahabatnya, M Nazaruddin, bahwa dirinya aktor di balik pencarian dana untuk pemenangan ketua umum demokrat 2010 dan Capres 2014 dari mark up proyek e-KTP Rp 5,8 triliun di Kemendagri.
"Sama sekali tidak, sama sekali tidak," tegas Anas di Pariaman, Riau, Kamis (29/8) petang. Anas justru menuding Nazaruddin yang notabene mantan Bendahara Umum Demokrat, memang ditugaskan melontarkan isu-isu tak benar untuk menutup-nutupi masalah lain menyangkut kepentingan yang disebutnya sebagai orang kuat.
"Jadi, saya tegaskan bahwa tugasnya dia (Nazar) memang seperti itu. Skenario besarnya dari awal seperti itu. Kalau ada yang dalam situasi terpojok, selalu dikeluarkan Nazaruddin untuk teriak yang tidak-tidak," tutur Anas.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu menegaskan, adanya orang kuat di Indonesia yang menugaskan Nazaruddin melontarkan isu-isu tersebut. "Memang dia disuruh, tugasnya begitu, ada orang kuat yang menyuruh dia. Ya, tugasnya begitu itu, menuduh-nuduh, menyeret-nyeret, menyerang-nyerang, menfitnah-fitnah," tandasnya.
Sebelumnya, Nazar mengungkapkan kalau proyek e-KTP merupakan salah satu sumber dana untuk mendanai pencalonan Anas sebagai ketua umum Demokrat 2010 dan pencapresan 2014. Caranya, Nazar diperintahkan mencari dana melalui fee dan mark up di sejumlah proyek kementerian, termasuk proyek e-KTP yang diduga dimar up 45 persen dari nilai total Rp 5,8 triliun.
Nazar diperiksa penyidik KPK selama tiga hari terkait kasus gratifikasi yang diterima Anas dari proyek Hambalang dan proyek lain. "Saya ditanya siapa yang aktif dan terlibat di proyek e-KTP, saya sampaikan yang mengendalikan namanya (Setya) Novanto, sama Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, Adi Saptinus," tutur Nazar.
Setya Novanto merupakan ketua fraksi Golkar di DPR, sedangkan Adi Saptinus, staf PT Adhi Karya. Namun, Nazar tak menjelaskan nama lain di Komisi II maupun di Kemendagri yang terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Yang terlibat di Komisi DPR pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya ke penyidik KPK supaya lebih jelas, kalau di Depdagrinya ada Mendagri, lewat siapa menerimanya? Ada yang ditransfer, ada yang ke Sekjennya, ada yang ke PPK. Semua dijelaskan secara detail," jelasnya.
Nazar mengaku ditanya sumber dana pemenangan Anas dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010. "Biayanya hampir Rp 300 miliar lebih, terus sama KPK ditanya dari mana saja sumber anggaran itu. Saya jelaskan sumber anggarannya dari uang fee proyek. Proyek mana saja, saya bilang salah satunya Hambalang," tutur Nazar.
Ia juga ditanya anggota-anggota DPR yang aktif dalam pengguliran proyek Hambalang. Nazar kemudian mengungkap nama pimpinan Komisi X yang paling aktif, Rully Chairul Azwar, Mahyuddin, Heri Ahmadi.
"Saya sebagai pelaksana. Di Komisi X, pimpinan itu yang aktif betul mengendalikan, selalu men-deal-kan berapa persentasenya itu Rully Azwar, Mahyuddin, Heri Ahmadi, di pimpinan koordinator anggaran," jelasnya.
"Yang langsung komunikasi dengan Banggar besarnya siapa, itu Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar (Muzakir), itu yang mengendalikan, terus pimpinan banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program Hambalang, ada Olly Dondo (Dondokambey), Nirwan Amir," urainya.