Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menolak mengikuti cara Partai Demokrat menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden.
Arif Wibowo, Ketua DPP PDI P, mengatakan partainya memiliki aturan dan mekanisme tersendiri dalam menentukan calon presiden. Hal itulah merupakan hak prerogatif ketua umum PDI P, Megawati Soekarnoputri.
"Kami tidak mau latah, konvensi yang kami tahu soal uang. Demokrasi juga tidak harus langsung seperti itu. Makanya kita mengusung pemilu proporsional tertutup," kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/2013).
Mekanisme tersebut, kata Arif, ditempuh melalui kearifan Ketua Umum PDI P. "Hak prerogatif urusan berorientasi jangka panjang. Kalau untuk capres atau caleg kan banyak variabel kita olah seperti survei," imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi II itu malah menilai konvensi tersebut mengaburkan nilai demokrasi di partai berlambang banteng itu. "Konvensi nanti malah bias demokrasi di PDI P," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies (7SS), Mulyana W Kusumah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa melakukan konvensi sebagai salah satu cara untuk menghindari “blunder historis."
Dengan cara ini, terbuka jalan bagi PDI Perjuangan untuk menjaring kader paling potensial menuju Pemilu Presiden 2014. Jika cara kovensi ditempuh, membuktikan partai berlambang banteng gemuk ini mendengar aspirasi kader dari tingkat bawah.
“Rakernas PDI Perjuangan pada 6-8 September 2013 merupakan momentum penting. Apalagi PDI Perjuangan dinilai lembaga-lembaga survei sebagai parpol dengan elektabilitas paling tinggi, dan berpeluang memenangi Pileg 2014,” kata Mulyana di Jakarta, Senin (2/9/2013).
Menurutnya, Rakernas ini tak hanya membahas konsolidasi organisasi, akan tetapi juga dapat melahirkan keputusan strategis tentang masa depan kepemimpinan nasional. Rakyat sudah menunggu apakah akan muncul regenerasi di PDI Perjuangan.
“Dalam hubungan itu sangat tepat jika PDIP menggelar konvensi utk menjaring bakal Capres atau Cawapres dengan peserta dari kalangan internal,” kata Mulyana, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI).