Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA) lebih senang jika pemerintah menaikkan upah minimum buruh daripada upah pegawai negeri sipil (PNS)
"Pemerintah tidak bisa lepas tangan, jadinya upah buruh harus dnaikan. Kalau upah PNS tidak usah," ujar Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Kadaffi saat konferensi pers "STOP Penyimpangan APBN" di Kantor FITRA, Minggu (15/9/2013).
Alasan FITRA tidak ingin pemerintah menaikan gaji PNS karena memberatkan APBN. Setiap gaji PNS naik, berdampak pada utang dana pensiun dan tabungan hari tua.
Ucok menambahkan jika dihitung dengan inflasi, meski gaji PNS masih kecil namun mendapat berbagai macam tunjangan. Sedangkan gaji buruh dinaikkan tetap akan terbebani oleh kenaikan harga.
"Pejabat dapat fasilitas mewah, mobil, sewa rumah, buruh pas gaji pokok saja. Sekarang ini kenaikan harga-harga sampai 20 persen, jadi dorong kenaikan upah buruh," papar Ucok.
Dari data FITRA di tahun 2007 utang APBN akibat gaji PNS sebesar Rp 1,6 triliun, di tahun 2008 naik menjadi Rp 2,4 trilin, lalu di tahun 2009 utang bertambah Rp 3 triliun, sedangkan di tahun 2010 Rp 1,2 triliun. Selanjutnya di tahun 2011 utang APBN akibat kenaikkan gaji PNS mencapai Rp 3,4 triliun dan di tahun 2012 utang naik sampai Rp 18,1 triliun.
"Lebih baik gaji upah buruh dinaikkan , karena buruh tidak dapat fasilitas apapun, sedangkan PNS gaji sudah dinaikkan masih dapat fasilitas," ungkap Ucok.