Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), tak terima dituding membuat surat dakwaan yang tak cermat, tak jelas, dan kabur terhadap terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator SIM, Budi Susanto.
Menurut tim JPU KPK, dalam dakwaan sudah dicantumkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan lengkap dengan waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana.
"Dalam surat dakwaan sudah dicantumkan dengan jelas soal uraian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, dalam surat dakwaan juga disebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana," kata Jaksa Andi Suharlis, saat menanggapi nota keberatan Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Menurut Jaksa Andi, dalam menguraikan tindak pidana dilakukan Budi Susanto, jaksa penuntut umum tidak keliru mencantumkan identitas pelaku tindak pidana.
"Kami berpendapat penasihat hukum terlalu kaku. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur kapan uraian tindak pidana," kata Jaksa Andi.
Tentang ukuran uraian tindak pidana yang didakwakan, Jaksa Andi mengacu kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Dalam yurisprudensi itu disebutkan, walaupun tuduhan tidak secara lengkap menggambarkan tuduhan, tidak serta merta membatalkan tuduhan.
"Maka kami beranggapan keberatan penasehat hukum terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak," kata Jaksa Andi.