Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR, Sidharto Danusubroto, menyarankan kewenangan Komisi Yudisial (KY) diperluas. Usul itu ia cuatkan merujuk pada tertangkap basahnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar oleh KPK saat menerima suap.
"Ini kinerja wewenang KY, untuk itu sudah saatnya dilakukan," kata Sidharto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Menurut Sidharto kewenangan MK terlalu besar. Apalagi keputusannya final dan mengikat sehingga rawan terjadi penyelewengan.
"Bahkan UU yang sempurna saja bisa dibatalkan oleh lima orang. Kewenangan yang besar ini memang sangat rawan. KY harus masuk ke sana," tutur Politisi PDIP itu.
Mengenai Bupati Gunungmas, Hambid Bintih yang diusung PDI Perjuangan, Sidharto mengaku belum mengetahuinya.
"Saya tidak tahu kalau itu didukung PDIP," imbuhnya.
Sidharto mengingatkan semua pejabat negara untuk mawas diri serta menjaga perilakunya.
"Jadi supaya hal ini ditangkap oleh pemegang power. Sekarang semua mudah disadap, telepon kita, maupun gerak-gerik kita, gampang di mapping oleh KPK," tuturnya.