Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik, Effendi Ghazali mempertanyakan kerja sama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurutnya, tidak ada di negara demokratis yang melibatkan militer dalam pengamanan IT.
"Di negara demokratis umumnya tidak dilibatkan dalam IT KPU-nya. Tolong kasih tahu saya kalau ada di negara demokratis yang militernya ikut serta dalam IT KPU-nya," kata Effendi, dalam diskusi Masyarakat Sipil Menolak Militer dalam Pemilu, 'Siapa Bisa Jamin Militer Bisa Independen?' di Jakarta, Minggu (6/10/2013).
Seperti diketahui, KPU menggandeng Lemsaneg dalam kerja sama (MoU), KPU beralasan, kerja sama tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraaan Pemilu 2014, terutama dalam hal penyajian data dan informasi data.
Dalam MoU tersebut, Lemsaneg berperan untuk pengamanan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya melakukan penjagaan dari sisi teknologi (IT).
Effendi pun menuntut agar KPU menjelaskan kepada publik ada apa dengan IT KPU di pemilu 2004 dan 2009 sehingga menggandeng Lemsaneg untuk pengamanan sistem informasi.
"Kedua lembaga ini pantas diwaspadai. Kerja sama ini harus ditinjau ulang dan membatalkan MoU tersebut," cetusnya.