Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2014. Partai berlambang Banteng itu mengingingkan data yang valid dalam Pemilu 2014.
"Jangan ada satupun, warga yang tidak dapat hak politiknya. Dua minggu waktu yang cukup selama Bawaslu dan KPU bekerja sama," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Menurut Tjahjo, kesalahan utama dalam DPT adalah data awal E-KTP yang tidak selesai dan tuntas. Bila masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tuntas, Tjahjo yakin tidak ada DPT ganda.
"Jangan sampai ada satupun manipulasi warga yang tidak tercatat dalam hak pilih 2014 ini terancam karena DPT tidak beres, maka hulunya juga carut marut," imbuhnya.
Pemerintah, kata Tjahjo, harus bertanggungjawab karena tidak terpisahkan untuk proses pemilu 2014. Untuk itu Kemendagri tidak boleh lepas tangan dalam permasalahan tersebut.
"Semua harus clear, karena ada yang meninggal atau pindah, jangan sampai ada double," tuturnya.