Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, menyebut munculnya nama-nama misterius di pengadilan Tipikor terkait kasus suap impor daging tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya informasi sampah.
"Itu semua informasi sampah, yah Bunda Putri kek, Bunda Daging sama saja," kata Fahri di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Fahri menyebutnya sebagai informasi sampah artinya tidak penting untuk menunjang pokok perkara sebenarnya dalam kasus itu.
"Perkaranya apa. Perkaranya itu suap dan kedua pencucian uang. Lalu ada percakapan orang disadap dan pada saat itu muncul nama itu yang dikemukakan saksi dan orang saksi ini belum apa-apa statusnya lalu ditampilkan di pengadilan," kata Fahri.
Fahri heran awalnya nama Bunda Putri muncul lalu menyusul Bunda Daging lagi, padahal tidak penting nama-nama itu sebab tidak terkait dengan pokok perkara sebenarnya.
"Itu harus ditanyakan lagi. Kenapa ribut, Presiden sok nanggapin pula," kata dia.
Dia menegaskan ada kesan ruang sidang jadi ruang fitnah yang legal dan mengerikan sebab menjatuhkan kredibilitas orang lain.
"Bahkan gosip-gosip dari ruang sidang lalu jadi pembicaraan tampa menyelesaikan masalah yang sebenarnya," kata dia.
Setelah terungkap siapa sosok Bunda Putri dalam perkara dugaan suap terkait penentuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Kini muncul kembali istilah "bunda" dalam perkara suap yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq tersebut.
Tetapi, istilah bunda kali ini muncul dengan tambahan kata "daging" atau "bunda daging" dan "mbah putri daging".
Istilah tersebut muncul dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan antara saksi Budiyanto selaku Ketua DPP PKS bidang Pengembangan Kepemimpinan dan saksi Ahmad Zaky, Sekretaris Pribadi Luthfi, yang diputar dalam sidang dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/10/2013) malam.
Dalam pembicaraan tersebut, Zaky menyebut "bunda daging atau mbah putri daging" kepada Budiyanto terkait, data atau penentuan kuota di Kementerian Pertanian. (aco)