Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah soal mobil murah ramah energi menuai kritik. Program tersebut dinilai untuk mengganjal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sedang membangun MRT (Mass Rapid Transport) dan monorel.
"Tujuan (mobil murah) untuk mengganjal Jokowi, buat dia repot. Percuma dia (Jokowi) memikirikan monorel tapi sekarang dibanjiri lagi mobil murah," kata Guru Besar Komunikasi Politik UPH Jakarta Tjipta Lesmana di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Tjipta meragukan kebijakan tersebut untuk mendorong mobil nasional yang disebutkan 89 persen komponen dalam negeri. "Itu bohong, karena paling bisa 40 persen saja," tuturnya.
Tjipta juga melihat adanya pemerataan kendaraan roda empat di seluruh Indonesia.
"Percaya saya, 65 persen mobil murah akan dimiliki warga Jakarta," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sanksi bagi orang yang telah memiliki empat mobil tetapi membeli juga mobil murah. Tjipta pun menduga kebijakan tersebut sebagai pencitraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dia mau jamah golongan menengah supaya orang happy dan tahun depan coblos Partai Demokrat," katanya.