Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Malaysia belum melakukan protes terhadap dugaan penyadapan yang dilakukan kedutaan besar Amerika Serikat. Hal itu dikemukakan Pimpinan Partai Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Irman Gusman di Restoran Natrabu, Jakarta, Selasa (5/11/2013).
"Sampai sekarang belum ada pernyataan keras terhadap penyadapan, ini seringkali menemukan sikap yang lemah oleh pemerintahan Malaysia," kata Anwar.
Pemerintah Malaysia, kata Anwar, seharusnya mengambil sikap tegas dan menuntut permintaan maaf dari Amerika Serikat. Ia pun mencontohkan Jerman yang bereaksi keras setelah diketahui Kanselir Jerman Angela Merkel disadap.
"Jerman sebagai negara tetangga saja masih dicurangi, apalagi negeri Asia jadi untuk itu, jadi pemerintah Malaysia harus memprotes keras. Harus tegas, terutama menuntut untuk meminta maaf," katanya.
Ia juga berharap pemerintah Malaysia mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penyedapan itu. Sebagai negara ASEAN yang mempertahankan kedualatan, penyadapan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Segera mengeluarkan siapa saja yang terlibat, Jerman dianggap negara sahabat, tapi masah dicurangi, tidak bisa dibiarkan," imbuhnya.
Diketahui, informasi mengenai aksi AS memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.
Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS - CIA dan NSA - yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".
Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.