Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menepis anggapan bahwa kerusuhan saat persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah provinsi Maluku menyebabkan wibawa MK menurun.
Menurut Margarito, tindakan anarkis tersebut terjadi karena adanya perpaduan antara ingatan pendukung saat MK dipimpin Akil Mochtar dengan kelemahan pengelolaan lingkungan dalam MK.
"Ada perpaduan antara memori mereka terhadap MK pada era Akil dan putusan-putusan MK di masa itu dan kelemahan pengelolaan lingkungan dalam MK sendiri. Saya tidak melihat itu kemerosotan wibawa MK," ujar Margarito saat dihubungi, Jakarta, Jumat (15/11/2013).
Margarito juga mengatakan aksi tersebut tidak berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap persidangan PHPU di MK. Buktinya, kata Margarito, MK telah menghasilkan 14 putusan dan tidak ada yang bermasalah.
"Kalau masyarakat tidak percaya tidak mungkin masih mendaftar perkara ke MK. Itu spekulasi," tegas Margarito.
Ke depannya, Margarito berharap agar MK segera membentuk Dewan Etik dan Majelis Kehormatan secara permanen untuk memastikan putusan mereka kuat. Selain itu, MK harus memperbaiki manajemen lingkungan. Misalnya pendukung tidak perlu masuk persidangan selain saksi.