Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto berpendapat gangguan perencanaan pemilu sudah dirasakan sejak perencanaan. DPT akan menjadi bumerang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kemendagri, dan Parpol. Belum lagi masalah logistik, yang selalu tidak sesuai dengan jadwal perencanaan.
“Jadi, potensi konflik itu sudah terbuka sejak perencanaan pemilu. Dari UU partai politik, penetapan DPT, distribusi suara ke daerah terpencil seperti Papua, Nias, NTT, dan daerah lain yang sering tidak tepat waktu. Ditambah lagi rekapitulasi, penghitungan jumlah suara, persaingan caleg di internal parpol, dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), dan lain-lain,” ujar Heri Budianto dalam diskusi ‘Tahun politik dan potensi konflik jelang pemilu 2014’ bersama anggota Komisi V DPR RI FPAN Teguh Juwarno, dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (25/11/2013).
Dalam banyak kasus Pilkada di daerah, konflik selalu bersumber dari hal-hal disebutkan diatas dan terakhir di MK, berbarengan dengan rontoknya wibawa MK akibat mantan ketuanya, Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap Pilkada Gunung Emas Kalimantan Tengah, dan Lebak Banten.
“Untuk itu, saya berharap kasus 10,4 juta DPT itu jangan sampai digunakan untuk kepentingan parpol tertentu seperti kecurigaan pada pemilu 2009,” kata Heri.
Selain itu, menurut Heri, keharusan parpol besikap dewasa, yaitu siap menang dan siap kalah. Baik sebagai caleg maupun capres di pemilu 2014 tersebut. Yang terpenting adalah penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Kemendagri, Parpol da, MK sendiri bagaimana mampu membangun kepercayaan, trust kepada masyarakat.
"Tanpa trust, maka pemilu tak akan berjalan dengan baik, dan menjadi ancaman bagi legitimasi pemilu itu sendiri. Apalagi 1000 persen orientasi parpol itu kekuasaan,” ujarnya.
Dijelaskan, demokrasi yang sehat itu erat kaitannya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai.
“Kalau partai 1000 persen berorientasi kekuasaan, tanpa melakukan pendidikan dan rekrutmen yang benar, maka hanya akan mengakomodir orang-orang yang populer dan beruang. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi kerawanan partisipasi pemilih, yang akan terus turun, dan bisa mengancam legitimasi pemilu sendiri,” kata Heri.