News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Australia Menyadap

Rapat Penyadapan Dilakukan Tertutup, Ramadhan Pohan Minta Jaminan Keamanan Info

Penulis: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantas korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan ,Jumat (25/10/2013). Ramadhan diperiksa selama 6 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi atau janji terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terkait penyidikan kasus pelaksanaan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. (WARTAKOTA/Henry Lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/11/2013).

Rapat membahas mengenai aksi penyadapan oleh intelijen Australia terhadap pejabat tinggi negara termasuk Presiden SBY.
Namun rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq itu digelar tertutup untuk media massa.

Sebelum rapat dimulai Menhan bertanya apakah rapat digelar terbuka atau tertutup.Menyikapi pertanyaan Menhan maka Mahfudz menanyakan ke anggota Dewan usulan Menhan.

"Saya usul rapat tertutup," kata Anggota Komisi I Basri Sadihabe.

Beberapa anggota Komisi I DPR lainnya mengusulkan rapat tertutup namun kesimpulan rapat diberikan ke media massa.

"Rapat dilakukan tertutup ketika kita sepakat kesimpulan akan terbuka dan media akan melihat apa kesimpulan rapat," kata Mahfudz.

Namun Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengatakan apa ada jaminan informasi dari rapat yang tertutup tidak keluar.

"Harus ada jaminan rapat secure (aman)," kata dia.

Akhirnya rapat dilanjutkan dan dilaksanakan tertutup untuk media massa.

"Kami setuju rapat tertutup. Kami setuju kesimpulan rapat disampaikan. Kami harap diadakan press conference bersama mengenai kebijakan publik yang akan ditempuh," kata Menhan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini