Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap Australia terkait kasus penyadapan yang dilakukan kepada pejabat Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
"Pemerintah harus mendesak agar Australia mengakui kesalahannya," kata Paloh di Aula Fakultas Kedokteran UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).
Paloh menuturkan, pemerintah harus memberikan batas waktu untuk Australia meminta maaf terkait aksi penyadapan. Ia pun berharap peristiwa penyadapan terhadap Indonesia tidak terulang lagi.
"Harus ada batas waktu untuk Australia meminta maaf," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY.
Demikian laporan sejumlah media asing dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.
Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.