Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pemilu dan Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti meminta DPR mempertanyakan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
Hal ini menurutnya bisa ditilik dari hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan total data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, Rabu (4/12/2013) bahwa yang pasti utuh hanya 7,1 juta pemilih dari 10,4 juta yang bermasalah.
Berarti, ada sekitar 3,3 juta dari DPT yang hingga kini belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"KPU sudah memberi sinyal bahwa angka ini, nampaknya, merupakan angka yang akan dimintakan NIK barunya ke Kemendagri," jelas Ray kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2013).
Menurutnya, kenyataan ini menyiratkan tiga hal, yakni sejauh ini terbukti bahwa ada penyusunan DPT yang rumit, sulit dan penuh tanda tanya.
Kata dia, ketidaksinkronan data KPU dengan Kemendagri bukan lagi cerita baru. Sejak rencana penetapan DPT pertama kali (September,2013) sinyal data KPU dan Kemendagri memiliki perbedaan yang penuh tanda tanya sudah mencuat. Hanya saat itu, Kemendagri bersikeras bahwa data KPU tidak sepenuhnya diambil dari DP4.
Selain itu, kisruh data sejak dari awal ini sejatinya bisa dicari akarnya juga sejak awal. Sehingga perbaikan NIK ala simsalabim juga tidak perlu terjadi. Tentu saja tersisa pertanyaan bagaimana angka 7,1 juta itu bisa timbul. Bagaimana DP4 menyimpan data dari individu yang tak hangus data awalnya.
Kemudian, bagaimana bisa beredar data alias dengan jumlah yang begitu massif. Dan bagaimana pula membuktikan bahwa data alias itu ditemukan data sahihnya dan benar-benar sahih di DP4.
"Semua pertanyaan ini makin menggumpal bila dikaitkan dengan hal ke tiga, yakni kenyataan adanya 3,3 juta nama dalam DPT yang penyelesaiannya dengan memberi NIK baru. Pemberian NIK baru saja menimbulkan persoalan sangat serius." Tuturnya.
Bukan pada pemberian NIK-nya tapi pada kenyataan bagaimana bisa ada 3,3 juta warga negara, tidak memiliki NIK tapi memiliki identitas. Atau bisa jadi, mereka bahkan tidak memiliki identitas karena sama sekali tidak tercantum di DP4.
Lebih lanjut menurut dia, fakta-fakta ini terasa menyakitkan bukan saja karena ada warga negara tanpa identitas di negerinya sendiri, tapi juga karena ada sesumbar yang jamak diungkap berkali-kali oleh Kemendagri. Bahwa DP4 sahih, e-ktp akan menolong secara seksama penetapan DP4--ada 252 juta rakyat yang terdaftar, dan sebagainya.
"Intinya kinerja Depdagri selama ini hampir beres mendekati 100%. Kenyataan ada 3,3 juta tanpa NIK mestinya mngundang nalar kritis DPR untuk mempertanyakn kinerja Depdagri dalam menyusun DP4. Knp DPR terkesan diam?," ucapnya.