Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar mundurnya Dirut PLN Nur Pamudji kejutkan banyak pihak. Apalagi, pengunduran Dirut PLN dilakukan dengan cara berkirim pesan singkat melalui SMS kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai, pengunduran diri Dirut PLN adalah sebuah konsekuensi saat pencitraan yang seakan menguasai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Virus pencitraan sudah benar-benar merusak sistem dan mekanisme pengambilan keputusan di negeri ini. Banyak kebijakan yang akhirnya macet dalam pelaksanaannya karena pegawai tidak terlindungi. Di sisi lain, harus diakui BUMN seperti PLN, memang belum benar -benar bersih dari korupsi," kata Dradjad Wibowo saat dimintai tanggapannya, Sabtu (7/12/2014). `
Kemarin, Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan dan menerima pesan singkat dari Dirut PT PLN Nur Pamudji yang meminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Nu Pamudji meminta mundur karena mendapat tekanan terkait kasus Gas Turbin Belawan yang tengah diusut Kejaksaaan Agung. Pada Kamis, (28/11) Nur Pamudji diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan "flame turbin" pada 12 pembangkit listrik dan gas sektor Belawan 2007-2009 senilai Rp 23,98 miliar.
Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu mantan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga.
Kemudian, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.
Drajad menegaskan, tantangan bagi penegak hukum adalah, bagaimana mendapatkan ikan tanpa membuat keruh airnya dalam mengungkap persoalan korupsi di BUMN. Dradjad menegaskan, pencitraan membuat air kolam jadi keruh, akan tetapi ikan yang besar lolos, yang kemudian menjadi korban ikan kecil.
"Nah, itu menimbulkan rasa frustasi. Apa yang dirasakan Dirut PLN sering saya dengar di kalangan BUMN, di Ditjen Pajak, BI, bahkan di kalangan Menteri sekalipun. Banyak yang enggan mengambil keputusan krusial karena khawatir nanti dicari-cari kesalahannya," ungkap Dradjad.
"Jadi, hentikan semua bentuk pencitraan. Dahlan Iskan juga jangan terjebak sibuk mencitrakan diri sebagai bacapres. Lindungi anak buah anda di BUMN, selama mereka bekerja benar dan tidak korupsi," tegas Dradjad lagi.