Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Partai Golkar Provinsi Banten enggan untuk menanggapi permintaan dari beberapa pihak terkait penonaktifan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak.
"Itu kan biasa ya dari pihak lain, kami tidak terlampau menanggapi serius," ujar Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai Golkar, Suparman, saat ditemui di sela-sela rapat Paripurna DPRD Banten, Kamis (19/12/2013).
Menurut Suparman, permintaan seperti itu tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan. Ia menilai aturan-aturan yang ada sudah cukup jelas mengatur mengenai proses pemberhentian seseorang dari suatu jabatan.
"Toh mekanisme dan aturan main itu sudah jelas. Aturan main dari Mendagri jelas," tuturnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Ratu Atut Chosiyah masih menjabat sebagai Gubernur Banten yang sah.
"Sampai dengan saat ini tentu kita sepakat ibu Atut masih Gubernur Banten," tandasnya.