Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar akan menyediakan bantuan hukum kepada Gubernur Banten yang juga Ketua DPP Golkar Ratu Atut Chosiyah jika diperlukan.
Ini menyusul penahanan terhadap Ratu Atut oleh KPK dalam kasus suap Pilkada Lebak Banten.
"Biarkan hukum bekerja dan kami menghormatinya," kata Juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (20/12/2013).
Menurut Nurul, DPP Golkar mempersiapkan Ketua DPP Golkar bidang Hukum Prof. Muladi untuk mengawasi jalannya proses hukum pemeriksaan Atut.
"Pada prinsipnya, Golkar selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Namun hendaknya dilakukan dengan menjunjung transparansi dan keadilan," kata Nurul yang juga wakil Sekjen DPP Golkar ini.