Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menganggap tidak mungkin KPK mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah.
Ditemui usai mengisi Workshop Pendidikan Anti Korupsi bagi Keluarga Kejaksaan RI "Peran Keluarga dalam Membangun Budaya Anti Korupsi," di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013), Busyro mengaku pengabulan penangguhan penahanan Atut justru bisa menimbulkan masalah baru.
"(Penangguhan penahanan) rasanya tidak mungkin," ujar Busyro.
Busyro mengatakan penahanan terhadap tersangka kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait pilkada Lebak itu bertujuan memudahkan penyidik untuk memeriksa Atut, serta demi keamanan kakak kandung Tubagus Chaeri Wardana itu.
Selama ini kata dia, KPK juga hampir tidak pernah mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan.
"Juga kesetaraan, yang lain-lain jarang dikabulkan, jadi kalau ini dikabulkan justru menimbulkan problem ketidakadilan," jelasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pengacara Ratu Atut, Firman Wijaya berencana untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Gubernur Banten yang sejak Jumat lalu (20/13) ditahan.
Firman mengatakan penangguhan penahanan itu sudah diatur dalam KUHP. Ia juga memastikan Atut tidak akan melarikan diri karena sudah dicekal, dan tidak akan menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya.