News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tujuh Masalah Ekonomi yang Harus Dituntaskan Pemerintahan SBY-Boediono

Penulis: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama Wapres Boediono (kiri) dengan didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menghadiri acara prosesi adat Royal Wedding antara GKR Hayu dan KPH Notonegoro di Bangsal Kencana, Keraton Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Selasa (22/10/2013). Prosesi Royal Wedding Keraton Yogyakarta pernikahan putri keempat Sultan Hamengku Buwono X tersebut berlangsung 21-23 Oktober 2013. Tribun Jogja/Hendra Krisdianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjalanan ekonomi pada tahun 2013 meski di sana-sana ada kemajuan, tapi masih menyisakan tujuh persoalan krusial yang belum ditindaklanjuti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Di sisa masa jabatannya, tujuh masalah ini harus diselesaikan.

"Persoalan tersebut adalah pertama, masalah kemiskinan dan pengangguran, kedua, bantuan sosial rendah dan pengentasan kemiskinan gagal," ujar Politisi Hanura, Erik Satrya Wardhana, saat memberikan laporan akhir tahun Fraksi Hanura DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran disebabkan karena pertumbuhan ekonomi belum berkembang. Berdasar data pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir dari BPS, Indonesia hanya tumbuh 5,62 persen pada triwulan III tahun 2013 dibanding triwulan III 2012 yang tumbuh 6,16 persen.

Persoalan kedua adalah belanja bantuan sosial masih rendah dan pengentasan kemiskinan yang gagal. Belanja bansos sekitar 0.5 persen dari PDB tetap rendah berdasarkan standar global. Maka dibutuhkan komitmen terhadap bansos yang berkembang dan efektif dalam pelaksanaan program mengurangi kemiskinan.

Ketiga, buruknya ketahanan pangan nasional. Erik mengaku, Hanura lebih memilih menggunakan istilah kedaulatan pangan. Pada faktanya kedaulatan pangan Indonesia rendah terbukti merujuk data BPS per-Agustus 2013, impor komoditas pangan mencapai 6,6 miliar terhadap 29 komoditas.

"Dari 29 komoditas impor pangan, lima komoditas mengalami kenaikan secara signifikan dan menyedot devisa terbesar yaitu gandum, gula, kedelai, susu dan jagung," ujar pria yang juga duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI ini.

Keempat, menurunnya kesejahteraan masyarakat, kelima buruknya pengelolaan energi nasional, keenam, rapuhnya sektor industri nasional, dan ketujuh transportasi dan infrastruktur.

Khusus terakhir, sepanjang 2013, masalah transportasi masih belum terurai, di mana prinsip konektivitas belum terwujud dengan baik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini