News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KPK Tangkap Kepala SKK Migas

Demokrat Protes KPK Ikut Geledah Ruang Fraksi DPR

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diruang pimpinan komisi VII komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2014). Pengeledahan di ruangan pimpinan dan anggota komisi VII terkait kasus dugaan suap di SKK Migas yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.-------warta kota/henry lopulalan

Tribunnews.com, Jakarta - Fraksi Demokrat DPR protes kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah ruang kerja Fraksi Demokrat di lantai 9 gedung DPR RI Jakarta.

Padahal kedatangan KPK di gedung Dewan sebenarnya hanya untuk menggeledah ruang kerja Anggota DPR Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto terkait kasus suap SKK Migas.

"Yang kami sayangkan dan saya tanyakan kenapa KPK ikut geledah ruangan sekretariat fraksi Demokrat," kata Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di gedung Dewan. Termasuk ruang fraksi Demokrat DPR. Penyidik KPK membawa sebuah kardus dari ruangan fraksi diduga berisi sejumlah dokumen penting.

Menurut Nurhayati,  jika penggeledahan itu terkait dugaan kasus suap SKK Migas yang melibatkan anggotanya maka tidak perlu ruang fraksi ikut digeledah.

"Kemarin pun yang diperiksa tidak hanya anggota DPR dari Demokrat tetapi ada anggota fraksi lain diperiksa tetapi kenapa perlakuiannya berbeda," kata Nurhayati.

Menurut Nurhayati, tidak ada yang disita dari ruang fraksi Demokrat namun cuma semua telepon seluler staf fraksi dikumpulkan oleh penyidik.

"Ini kan sama sekali apa kaitannya," kata dia.

Dikatakan, pihaknya bukan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Buktinya, kata dia, pemberantasan korupsi massif di era pemerintahan SBY.

"Tetapi demikian harus ada etikanya. Kalau tak berkeadilan maka akan menimbulkan kekecewaan. Kalau masyarakat dikecewakan bagaimana KPK  sebagai institusi ini begitu kami hargai," katanya. (Aco)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini